JAKARTA, 24/02/2026. Dalam rangka memperkuat pengembangan kawasan transmigrasi di kabupaten Ketapang, wakil ketua DPRD kabupaten Ketapang Bapak Syaidianur, S.Pd.,M.Pd. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan jajaran kementerian transmigrasi di Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas arah kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta peluang program pembangunan berbasis kawasan transmigrasi yang dapat diintegrasikan dalam perencanaan daerah. Berdasarkan penjelasan dari pihak kementerian, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam kurun waktu awal (4-5 tahun).
Selanjutnya, keberlanjutan pembangunan dan pengembangan kawasan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui berbagai program pembangunan yang terintegrasi. Namun, ada beberapa program daru kementerian yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan SK kementerian nomor 115 tahun 2018 Bahwa kawasan transmigrasi di kabupaten Ketapang meliputi kecamatan MHS, sungai melayu rayak dan tumbang Titi.
