KETAPANG – Wakil Bupati Ketapang menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Hal ini disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Karhutla Tahun 2026 yang digelar di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pencegahan karhutla sejak dini. Wabup menekankan bahwa langkah preventif harus menjadi fokus utama, bukan hanya penanganan saat kebakaran sudah terjadi.
“Karhutla harus dicegah bersama, bukan ditangani saat sudah terjadi. Pencegahan adalah kunci utama,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan guna meminimalisir potensi kebakaran, terutama saat memasuki musim kemarau yang rawan terjadi titik api.
Pemerintah Kabupaten Ketapang juga terus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya membuka lahan dengan cara membakar. Selain berdampak pada lingkungan, praktik tersebut juga dapat menimbulkan kerugian besar, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun keselamatan.
Wabup mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di wilayah masing-masing.
“Mari kita jaga Ketapang bersama. Lingkungan yang aman dari karhutla adalah tanggung jawab kita semua,” pungkasnya.
