KETAPANG, Prokopim – Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi menaikkan status penanganan bencana dari siaga menjadi Tanggap Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Rabu (2/9/2026). Keputusan tersebut diambil menyusul kondisi karhutla yang terus memburuk dan dampaknya yang semakin luas terhadap kehidupan masyarakat.
Hingga awal September 2026, kebakaran tercatat telah melanda 15 dari 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang. Selain menyebabkan kerusakan lingkungan, karhutla juga berdampak pada penurunan kualitas udara, meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), serta munculnya krisis air bersih di sejumlah wilayah akibat musim kemarau berkepanjangan.
Penetapan status tanggap darurat diputuskan dalam rapat yang dipimpin langsung Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang. Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah terkait, serta camat dan kepala desa se-Kabupaten Ketapang yang mengikuti secara daring.
Bupati Alexander Wilyo menegaskan, perubahan status tersebut bukan sekadar langkah administratif, melainkan bagian dari strategi untuk mempercepat mobilisasi sumber daya dan memperkuat respons pemerintah dalam menghadapi kondisi darurat.
“Penetapan status tanggap darurat ini menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh, termasuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk penanggulangan karhutla,” tegasnya.
Personel Dinilai Memadai, Sarana Pemadaman Masih Terbatas
Menurut Bupati, dukungan personel di lapangan saat ini relatif memadai. Penanganan kebakaran dilakukan secara kolaboratif oleh unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, masyarakat, serta personel bantuan dari luar Kalimantan, termasuk satuan Brimob dan TNI yang diperbantukan untuk memperkuat operasi pemadaman.
Namun, tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada jumlah personel, melainkan keterbatasan sarana pendukung, terutama sumber air dan peralatan pemadaman di sejumlah lokasi yang sulit dijangkau.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta pemerintah pusat meningkatkan intensitas operasi water bombing untuk mempercepat pengendalian api, khususnya di wilayah pedalaman dan kawasan tanah mineral yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Kita minta tambahan intensitas water bombing di Ketapang ditingkatkan. Ini sangat efektif untuk daerah pedalaman atau di kawasan tanah mineral,” kata Bupati.
Ia menjelaskan, usulan penambahan helikopter water bombing telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Selain itu, dukungan juga diharapkan dapat diberikan oleh Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) di bawah Kodam XII/Tanjungpura untuk memperkuat operasi pemadaman dari udara.
Saat ini, dua unit helikopter bantuan BNPB telah berada di Bandara Rahadi Oesman Ketapang. Satu unit digunakan untuk operasi water bombing, sedangkan satu unit lainnya digunakan untuk patroli dan survei udara guna memantau perkembangan titik-titik kebakaran.
Meski demikian, Bupati menilai jumlah armada udara tersebut masih belum ideal mengingat luasnya wilayah terdampak dan meningkatnya jumlah titik api.
“Idealnya makin banyak makin bagus, di tengah kondisi karhutla yang semakin meluas dan memburuk,” ujarnya.
Avtur Jadi Kebutuhan Penting Operasi Udara
Selain penambahan armada udara, Bupati juga menyoroti pentingnya ketersediaan bahan bakar avtur sebagai salah satu faktor penentu kelancaran operasi pemadaman dari udara.
Pemerintah Kabupaten Ketapang pun meminta dukungan Pertamina untuk menjamin ketersediaan avtur selama masa tanggap darurat berlangsung.
“Kita butuh avtur. Ini kaitannya dengan Pertamina. Saya berharap Pertamina pusat juga memberikan perhatian terhadap kondisi yang sedang kita hadapi dan dapat membantu penyediaan avtur,” katanya.
Menurut Bupati, keberadaan tambahan helikopter tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila kebutuhan bahan bakarnya tidak tersedia.
“Keberadaan helikopter water bombing tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila ketersediaan avtur tidak terpenuhi,” tegasnya.
Bupati berharap seluruh dukungan dari berbagai pihak dapat bergerak cepat tanpa terhambat proses birokrasi yang panjang, mengingat situasi di lapangan membutuhkan respons yang segera, cepat, dan terukur.
Kualitas Udara Memburuk, ISPA Meningkat
Selain fokus pada upaya pemadaman, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga memberikan perhatian serius terhadap dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh kabut asap.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa kualitas udara di Kabupaten Ketapang telah mencapai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sekitar 300, yang masuk kategori sangat tidak sehat. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mencatat sebanyak 803 kasus ISPA yang berkaitan dengan memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran.
Data tersebut menjadi peringatan bahwa karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
Bupati meminta Dinas Kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar mampu memberikan layanan optimal kepada masyarakat yang terdampak.
Pemerintah juga mulai mewaspadai potensi munculnya penyakit lain yang berkaitan dengan musim kemarau dan keterbatasan air bersih, termasuk diare dan berbagai gangguan kesehatan lainnya.
Kepada masyarakat, Bupati terus mengimbau agar menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah serta mengurangi perjalanan ke wilayah yang terdampak asap tebal.
“Kalau tidak ada keperluan mendesak, jangan lewat Jalan Pelang dulu,” ujarnya.
Bahkan, apabila kondisi dinilai semakin membahayakan keselamatan pengguna jalan, Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak menutup kemungkinan untuk menutup sementara akses Jalan Pelang.
“Kalau memang tidak memungkinkan lagi, tutup saja Jalan Pelang agar tidak ada korban dengan kondisi yang ada,” tegasnya.
Larangan Membakar Diperketat
Di tengah situasi yang semakin ekstrem dan mengkhawatirkan, Bupati meminta seluruh camat dan kepala desa memperkuat langkah pencegahan di wilayah masing-masing.
Pemerintah kecamatan dan desa diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun hutan dalam bentuk apa pun. Larangan tersebut juga mencakup pembakaran sampah rumah tangga yang berpotensi memicu kebakaran lebih besar di tengah kondisi cuaca yang sangat kering.
“Tidak boleh membakar dalam bentuk apa pun dan tujuan apa pun. Tahan dulu. Bakar sampah pun jangan dulu,” tegas Bupati.
Selain itu, seluruh perangkat daerah juga diminta memperkuat kampanye pencegahan dengan memasang baliho, spanduk, serta menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran.
“Jaga dan rawat Ketapang,” pesannya.
Camat dan Kepala Desa Diminta Lebih Aktif
Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap peran pemerintah di tingkat kecamatan dan desa dalam menghadapi situasi darurat tersebut.
Para camat diminta menjadi koordinator utama penanganan karhutla di wilayah masing-masing dengan melibatkan unsur Muspika, pemerintah desa, perusahaan, relawan, serta seluruh elemen masyarakat.
Bupati menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya bergerak ketika ada kunjungan pejabat atau pimpinan daerah ke lokasi kejadian.
“Saya dengar ada kades dan camat yang tidak aktif. Ada saat ada Pak Dandim, Bupati, Kapolres baru ada di lapangan. Harus aktif dalam situasi karhutla yang mengkhawatirkan,” tegasnya.
Menurutnya, kecepatan penanganan di tingkat bawah menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran meluas dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
Selain menghadapi kebakaran, pemerintah daerah juga harus menangani persoalan kekeringan dan kesulitan air bersih yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Karena itu, seluruh pihak diajak memperkuat semangat gotong royong, saling membantu, dan memastikan warga yang mengalami kesulitan memperoleh dukungan yang diperlukan.
Status tanggap darurat yang telah ditetapkan diharapkan mampu mempercepat mobilisasi sumber daya, memperkuat dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta meningkatkan efektivitas penanganan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat.
Di tengah tantangan tersebut, satu pesan yang terus digaungkan adalah bahwa Ketapang merupakan rumah besar yang harus dijaga bersama. Menjaga hutan, mencegah kebakaran, menggunakan air secara bijak, serta saling membantu warga yang terdampak merupakan bentuk tanggung jawab bersama demi melindungi daerah yang dicintai.
Karhutla mungkin menjadi ujian berat bagi Kabupaten Ketapang. Namun, dengan kepedulian, gotong royong, serta langkah nyata dari seluruh elemen masyarakat, Ketapang diyakini mampu melewati masa sulit ini dengan lebih kuat dan lebih siap menghadapi masa depan.
